![]() |
| Singapura jadi destinasi investasi WNI |
Singapura Menjadi tempat favorit bagi warga negara Indonesia untuk menyimpan atau menginvestasikan hartanya di luar negeri. Hal ini menjadi anggapan secara umum. Kini terkonfirmasi secara empiris melalui program pengampunan pajak.
Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP), deklarasi harta dalam pengampunan pajak hingga 29 Maret 29 Maret 2017 mencapai Rp.449 trilyun. Hampir 75 persen diantaranya adalah deklarasi harta di dalam negeri. Sisanya adalah dekllarasi harta di luar negeri dan repatriasi. Deklarasi harta di luar negeri Rp1.028 triliun dan repatriasi Rp.146 triliun. Baik deklarasi di luar negeri maupun repatriasi, mayoritas hartanya ditempatkan di Singapura. Dari total deklarasi harta di luar negeri, Rp. 751 triliun atau 78 persen berada di Singapura. ANgka ini lebih dari tiga kali lipat gabungan deklarasi harta di Kepulauan Virgin, Hongkong, Kepulauan Cayman dan Australia sekalipun.
Dari total repatriasi harta Rp.85 triliun atau 56 persen berasal dari Singapura. Angka ini hampir dua kali lipat gabugan repatriasi dari kepualuan Cayman, Hongkong, Kepulauan Virgin, Dan China. Direktur penyuluhan, palayanan dan hubungan Masyarakat DJP YOga HEstu Saksama Kamis (30/3), dijakarta menyatakan , 60 persen deklarasi luar negeri berupa uang tunai dan setara uang tunai, antara lain saham dan reksadana, sisanya, 40 persen tidak bergerak sseperti properti.
Saat ditanya potensi harta di singapura yang belum dideklarasikan atau direpratiasikan dalam pengampunan pajak, Yoga memperkirakan masih ada. Meski demikian, ia optimistis DJP bisa melacak dan mengenakan pajak atas penghasilan dari berbagai harta yang ditempatkan di luar negeri tersebut, saat Automatic Exchange of Informastion (AEoI) berlaku pada 2008.
Setelah program pengampunan pajak selesai, yoga melanjutkan djp akan mengawasi wajib pajak yang ikut program, baik deklarasi maupun repatriasi. Surat pemberitahuan Pajak Penghasilan 2016, misalnya harus sesuai dengan surat pernyataan harta dalam pengampunan pajak. Namun bagi yanng belum ikut pengampunan pajak, DJP akan bisa melihat aset-aset di luar negeri melaui AEoI. SIngapura dan Indonesia tergabung dalam negara- negara yang berkomitmen melaksanakan skema itu.
Jadi untuk kedepanya kedua negar bisa buka-bukaan sepanjang sudah memenuhi syarat. Tidak ada persoalan menaruh Harta atau berinvestasi di luar negei, Terpenting kewajiban pembayaran pajak ke negara Indonesia harus dipenuhi.
Persoalan Teknis
Wakil Ketua Umum Kamar Dagabg dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johny Darmawan menyatakan banyaknya peserta pajak memilih deklarasi ketimbang repatriasi, antara lain, karena persoalan teknis. Maksusdnya, tidak mudah memindahkan dana setara kas seperti reksa dana dan saham. Sementara itu, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Resto Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani menilai, pihaknya sudah sejak Februari terus mengingatkan kalangan pelaku usaha untuk memanfaatkan program pengampuna pajak tahap akhir. Tentunya pelaku usaha kecil dan menengah akan memanfaatkan program pengampunan pajak "Kata Hariyadi" yang juga ketua umum APINDO

Comments
Post a Comment